Meretas Jalan Damai

FIFA kembali memperpanjang napas sepak bola Indonesia dari sanksi hingga akhir Maret untuk menuntaskan masalah dualisme yang terjadi di Indonesia.

Namun, jika melihat ngototnya dua kubu yang bertikai, PSSI dan KPSI, tampaknya akan sulit menemukan kata sepakat hingga batas waktu tersebut. Jalan yang dirancang AFC dan FIFA dalam bentuk MoU dan Komite Bersama (KB) beberapa waktu lalu di Kuala Lumpur tak berhasil menjadi penengah. Bahkan MoU dibatalkan sepihak oleh PSSI di Kongres Palangkaraya, Senin (10/12).

Melihat kondisi itu dan atas dasar surat dari FIFA, pemerintah dalam hal ini pejabat pelaksana Menpora Agung Laksono membentuk Satuan Tugas (Satgas) baru yang bertujuan untuk menghindari sanksi FIFA sebelum rapat Komite Eksekutif FIFA di Jepang (14/12) yang akhirnya memutuskan Indonesia tidak disanksi.

Ketua KOI, Rita Subowo (Ketua Satgas), Ketua KONI Pusat, Tono Suratman (Anggota), Mantan Ketua Normalisasi dan PSSI Agum Gumelar (Sekretaris), serta dua staf Kemenpora Joko Pekik dan Yuli Mumpuni (Wakil Sekretaris) langsung mengambil langkah pertama menghubungi dan melobi Presiden FIFA, Sepp Blatter dan Acting President AFC, Zhang Jilong, agar Indonesia tidak disanksi.

"Kami tidak ingin Indonesia dijatuhi sanksi. Tapi, yang patut digarisbawahi, tindakan ini bukan intervensi pemerintah," kata Rita Subowo, yang memiliki kedekatan dan hubungan baik dengan Blatter.

"Selanjutnya, Satgas akan terus mengawasi dan mengawal agar masalah dualisme ini terselesaikan," lanjut Rita.

Setelah tidak disanksi, Satgas menyusun formula untuk rekonsiliasi. Kubu KPSI menyebutkan telah dihubungi oleh Ketua Satgas. "Bu Rita meminta delegasi KPSI dan PSSI serta stakeholder sepak bola lainnya bertemu dalam satu forum untuk melakukan kesepakatan," kata La Nyalla Mattalitti, Ketua KPSI.

Hanya, belum jelas kapan pertemuan tersebut karena  satgas masih merumuskan detail draf penyelesaiannya. KPSI bakal menjalankan instruksi Satgas Menpora sepanjang tidak menabrak aturan.

"Bukan soal kalah atau menang. Yang jelas kami ingin pertikaian ini tidak berkepanjangan," ucap Nyalla.

Sementara itu, PSSI beranggapan Satgas Kemenpora sah-sah saja selama bisa menyelesaikan masalah. "Kami setuju saja dengan langkah pemerintah. Tentu saja selama hal itu demi kebaikan sepak bola Indonesia," ungkap Ketua Komisi Disiplin (Komdis) PSSI, Bernhard Limbong.

Ada kemungkinan Komite Normalisasi kembali dibentuk FIFA untuk menyelesaikan sengketa ini. (Respati Agung/Fahrizal Arnas)