Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Selama ini FIFA memang mengharamkan campur tangan pemerintah dalam urusan federasi sepak bola di negara yang bersangkutan. Jika pemerintah mengintervensi, FIFA biasanya langsung menjatuhkan skorsing.
Namun, khusus buat Indonesia, kasusnya berbeda. FIFA justru meminta bantuan pemerintah untuk ikut serta menyelesaikan kisruh dualisme yang tak kunjung usai.
Indonesia juga terbebas dari sanksi berupa skorsing. PSSI diberi kesempatan hingga Maret 2013 untuk menyelesaikan konflik di bawah supervisi AFC.
Bagaimana keistimewaan itu dimiliki Indonesia?
"Sebagai anggota IOC, saya bertemu dan berkomunikasi dengan Presiden FIFA, Sepp Blatter. Saya memohon FIFA supaya mau meminta bantuan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik," ujar Rita Subowo, Ketua KOI yang juga Ketua Satgas yang dibentuk oleh Kemenpora.
Selain ke Blatter, lobi juga dilakukan Rita ke Acting President AFC, Zhang Jilong. Anggota Komite Eksekutif FIFA itu juga merupakan kolega Rita di Federasi Bola Voli Internasional.
"Saya juga bicara dengan Zhang. Mengatur strategi supaya FIFA mau menyerahkan masalah Indonesia dibicarakan dan diselesaikan di level AFC saja," ucap Rita.
Hasilnya, Indonesia memang terbebas dari skorsing. Blatter menyebut keputusan FIFA tak memberi skorsing itu sebagai kado Natal buat Indonesia.
Harus Netral
Kebijakan induk sepak bola dunia ini patut diacungi jempol. FIFA tampaknya melihat kisruh di Indonesia ini sampai kapan pun tak bakal bisa didamaikan.
“Saya bersyukur akhirnya FIFA tak menghukum Indonesia dan meminta pemerintah intervensi dalam konflik. Kami yang terlibat di sepak bola yakin perpecahan ini tak akan bisa damai. Solusinya, pemerintah harus netral dan menggunakan kekuatannya untuk menekan kedua kubu agar mau rekonsiliasi. Jika mereka tak mau damai, pemerintah harus menunjuk pemimpin baru PSSI yang berasal dari luar kedua pihak yang berseteru,” kata Haris Nasution, Ketua Harian Persipro.
Rita berharap lolosnya Indonesia dari hukuman tak membuat PSSI dan KPSI besar kepala. "Jangan sampai ada sikap besar kepala karena tak dihukum. Sebagai bangsa Indonesia, seharusnya kita malu karena masalah ini tak juga bisa diselesaikan," ucap Rita. (win/tot)