Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Kekisruhan di sepak bola Indonesia yang belum juga berhenti membuat sejumlah pihak resah. Hal ini tentu bukan tanpa sebab, FIFA sebelumnya telah menegaskan bahwa perpanjangan waktu untuk menyelesaikan permasalahan hingga 13 Februari 2013, merupakan kesempatan akhir bagi elite sepak bola Indonesia. Jika tak selesai, Indonesia kemungkinan kena sanksi.
Berlandaskan hal itu pula, 87 pemilik suara Kongres Luar Biasa (KLB) Solo memberikan sikap. Seperti yang disampaikan Yunus Nusi sebagai perwakilan dari 87 pemilik suara KLB Solo, pihaknya akan melakukan konsolidasi. Ke-87 pemilik suara juga akan berupaya untuk membangun kekuatan dengan mengajak seluruh elemen di sepak bola Indonesia guna mencari jalan keluar menghentikan kekisruhan.
Menurut Yunus Nusi, langkah yang akan diambil bukan hanya karena ancaman sanksi FIFA. Akan tetapi, lebih dari itu agar pihak-pihak di sepak bola Indonesia tidak terus-menerus terkena imbas dari perselisihan yang dibangun oleh PSSI dan KPSI.
"Dari waktu ke waktu kami menyimak kemelut yang terjadi dalam tubuh PSSI. Kami sudah jenuh. Kami sebagai pengurus provinsi, pemilik klub, sangat merasakan betul perselisihan dan dualisme ini. Kemelut ini telah merugikan kami sebagai pelaku sepakbola, termasuk juga para pengurus PSSI di provinsi yang mengalami dualisme," kata Yunus Nusi yang juga Direktur Bisnis Persisam Samarinda di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (28/12).
"Setelah berkomunikasi dengan klub ISL, Divisi Utama, dan amatir, kami mendapat kesimpulan yakni harus membangun kekuatan baru dalam rangka menyelesaikan kemelut di sepak bola Indonesia. Kami akan mengambil langkah-langkah secara sistemastis. Januari mendatang, kami akan melakukan konsolidasi bersama seluruh voter solo."
"Kami berharap kepada para anggota yang masih terdaftar sebagai voter Solo untuk bergabung dan bersama-sama dengan kami melakukan sebuah penyelesaian yang etis dan elegan terhadap persoalan sepak bola. Kami sendiri berencana memulai pergerakan pada 7 Januari 2013."
"Kami akan melakukan pertemuan dengan Menpora, Menkokesra, Task Force, Komisi X bahkan kami berharap Presiden juga mau menemui kami. Bagi kami sepak bola ini menjadi kewibaan sebuah bangsa, jadi mau tidak mau dan suka atau tidak suka, Presiden harus ikut menjadi mediator," terangnya.