Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Peran Badan Olah Raga Profesional Indonesia (BOPI) dalam penuntasan kemelut organisasi PSSI kian krusial.
Tak hanya menjadi badan yang memberi payung hukum perizinan penyelenggaraan dua kompetisi profesional, LPI dan LSI. BOPI kini diinstruksikan Plt. Menpora Agung Laksono menjadi wasit yang menengahi PSSI dan KPSI.
Haryo Yuniarto, Plt. Ketua Umum BOPI, ditunjuk sebagai Ketua Tim 7 Kemenpora yang dihuni perwakilan dari dua kubu yang bertikai. Bagaimana Haryo menyikapi tanggung jawab barunya? Berikut petikan wawancara Ario Yosia dari BOLA dengan Haryo Rabu (9/1) sore di FX Senayan.
Bagaimana Anda memandang keputusan Menpora membentuk Tim 7 untuk menuntaskan konflik PSSI?
Saya rasa keputusan ini harus disikapi positif semua pihak. Ada semangat dari pemerintah untuk membantu penyelesaian permasalahan PSSI. Djohar Arifin dkk. yang diundang Menpora kemarin mau melunak dan bersedia terlibat dalam tim. Hal ini sebuah kemajuan. Begitu pula KPSI juga mau duduk bareng mencari solusi.
Sebelumnya Kemenpora membentuk Satgas, apakah tidak tumpang tindih dengan hadirnya Tim 7?
Saya rasa tidak. Satgas Kemenpora akan bertugas di level kebijakan besar penuntasan konflik. Mereka yang akan intens melakukan komunikasi dengan AFC dan FIFA. Di sisi lain Tim 7 bertugas fokus membantu penyelesaian persoalan dalam level mikro.
Komposisi Tim 7 terkesan timpang. Ada tiga orang perwakilan PSSI, sementara KPSI hanya satu.
Demi azas keadilan Menpora telah memutuskan untuk memasukkan nama Togar Manahan Nero dan Djamal Aziz dari KPSI untuk menggantikan posisi dua perwakilan Menpora. Mereka sudah ikut rapat pada Rabu pagi tadi.
Keputusan apa yang telah diambil dalam pertemuan awal Tim 7?