BOPI Penengah Konflik

Peran Badan Olah Raga Profesional Indonesia (BOPI) dalam penuntasan kemelut organisasi PSSI kian krusial.

Tak hanya menjadi badan yang memberi payung hukum perizinan penyelenggaraan dua kompetisi profesional, LPI dan LSI. BOPI kini diinstruksikan Plt. Menpora Agung Laksono menjadi wasit yang menengahi PSSI dan KPSI.

Haryo Yuniarto, Plt. Ketua Umum BOPI, ditunjuk sebagai Ketua Tim 7 Kemenpora yang dihuni perwakilan dari dua kubu yang bertikai. Bagaimana Haryo menyikapi tanggung jawab barunya? Berikut petikan wawancara Ario Yosia dari BOLA dengan Haryo Rabu (9/1) sore di FX Senayan.

Bagaimana Anda memandang keputusan Menpora membentuk Tim 7 untuk menuntaskan konflik PSSI?

Saya rasa keputusan ini harus disikapi positif semua pihak. Ada semangat dari pemerintah untuk membantu penyelesaian permasalahan PSSI. Djohar Arifin dkk. yang diundang Menpora kemarin mau melunak dan bersedia terlibat dalam tim. Hal ini sebuah kemajuan. Begitu pula KPSI juga mau duduk bareng mencari solusi.

Sebelumnya Kemenpora membentuk Satgas, apakah tidak tumpang tindih dengan hadirnya Tim 7?

Saya rasa tidak. Satgas Kemenpora akan bertugas di level kebijakan besar penuntasan konflik. Mereka yang akan intens melakukan komunikasi dengan AFC dan FIFA. Di sisi lain Tim 7 bertugas fokus membantu penyelesaian persoalan dalam level mikro.

Komposisi Tim 7 terkesan timpang. Ada tiga orang perwakilan PSSI, sementara KPSI hanya satu.

Demi azas keadilan Menpora telah memutuskan untuk memasukkan nama Togar Manahan Nero dan Djamal Aziz dari KPSI untuk meng­gantikan posisi dua perwakilan Menpora. Mereka sudah ikut rapat pada Rabu pagi tadi.

Keputusan apa yang telah diambil dalam pertemuan awal Tim 7?

Yang paling penting adalah PT Liga Indonesia telah sepakat bahwa LSI di bawah yuridiksi PSSI. Akan tetapi dengan catatan PSSI menurut kacamata mereka sebagai kepengurusan yang sah.

Hal ini bukan sesuatu yang masalah karena tidak bisa ditutupi lagi bahwa ada dua kepengurusan PSSI saat ini. PSSI Djohar Arifin memang secara legal diakui AFC atau FIFA, akan tetapi keduanya tidak menyangkal keberadaan PSSI KLB Ancol yang dibentuk anggota lewat KPSI.

Di sisi lain, baik PSSI maupun KPSI sepakat dengan pembentukan satu timnas di bawah pengelolaan pihak netral. PSSI yang bisa melakukan interaksi dengan FIFA-AFC mendapat tugas mengurusi administrasinya. Saya memberi apresiasi kepada KPSI yang bisa menerima itu. Saya harap PSSI juga legowo.

Langkah ke depannya bagaimana?

Saya memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyusun draf langkah-langkah strategis sebagai bahan masukan kepada Tim 7. Pada 16 Januari saya harap sudah diserahkan. Karena arahnya rekonsiliasi, Tim 7 tidak mengenal istilah voting, kita cari solusi bersama yang terbaik.

Menyangkut penyelesaian dualisme kepengurusan PSSI bagaimana?

Untuk menuntaskan dualisme kepengurusan harus dilakukan dengan mekanisme kongres. Tim 7 dan Satgas Kemenpora akan mendorong ke arah sana tanpa intervensi terlalu dalam. Hal itu sebenarnya domain anggota PSSI, kami hanya mengawasi untuk memastikan kedua belah pihak tidak melenceng dari statuta.

Saat memberi rekomendasi LSI, Anda sebagai Ketua Umum BOPI dianggap tidak netral. Punya komentar?

Tidak netral bagaimana? Dulu ketika LPI berstatus sebagai breakaway league pada tahun 2010, kepentingan mereka yang sekarang duduk di kepengurusan kami akomodasi. Aneh rasanya kalau ada pihak lain berharap BOPI berlaku serupa, mereka justru protes.

DATA DIRI
Nama: Haryo Yuniarto
Lahir: Jakarta, 2 Juni 1965
Pendidikan: Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta lulusan 1995

Karier
2004-2009 Tenaga Ahli Bidang Hukum Menpora/Juri bicara bidang hukum Menpora.
2005-Sekarang Ketua Komisi Olah Raga dan Hukum KOI
2009-2011 Ketua Harian BOPI
2012-2014 Plt. Ketua Umum BOPI