Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) sudah memiliki ketua umum baru untuk periode 2016-2020 yakni Wiranto.
Wiranto terpilih menjadi ketua umum dalam musyawarah nasional (munas) PBSI di Hotel Bumi, Surabaya, Senin (31/10/2016) setelah ketua umum sebelumnya, Gita Wirjawan mengundurkan diri.
Sejumlah harapan disampaikan pengurus periode sebelumnya, atlet, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. Imam berharap Wiranto bisa memberikan perhatian penuh kepada PBSI.
"Selamat bekerja kepada ketua umum baru. Semoga bulu tangkis ke depan bisa lebih sukses. Saya berharap ketua umum baru juga bisa memberi perhatian lebih dengan sering berkunjung ke pelatnas," kata Imam ditemui seusai pemberian bonus Olimpiade dan Paralimpiade 2016 di Gedung Popki, Cibubur, Jakarta, Rabu (2/11/2016).
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PP PBSI Rexy Mainaky, berharap prestasi para pebulu tangkis di bawah kepemimpinan Wiranto bisa ditingkatkan.
"Saya berharap prestasi yang dihasilkan lebih baik lagi. Apa yang sudah baik bisa diteruskan. Siapa pun pemimpinnya, masalah prestasi menjadi beban bersama karena beban prestasi bukan hanya dari pelatnas, tetapi juga dari klub," kata Rexy.
Rexy menjelaskan bahwa pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan kepengurusan baru adalah mencari pemain baru di sektor putri.
Menurut Rexy, salah satu kemajuan pembinaan yang dihasilkan kepengurusan periode 2012-2016 adalah kehadiran pusat latihan bulu tangkis di daerah seperti Kalimantan Timur dan Palembang.
Sementara itu, peraih medali emas Olimpiade Rio 2016, Liliyana Natsir berharap fasilitas penunjang latihan bisa diperbaiki.
"Sebagai atlet, keinginan saya tidak muluk-muluk. Saya ingin sarana latihan ditunjang lebih baik agar bisa membuahkan prestasi," ucap Liliyana.
Setelah resmi terpilih, Wiranto segera membentuk tim formatur untuk menentukan jajaran kepengurusan yang akan bekerja pada periode 2016-2020. Dia memiliki waktu 30 hari untuk menentukan susunan kepengurusannya.