Kemenpora Hormati Keputusan Asprov soal KLB PSSI

Kementerian Pemuda dan Olahraga menghormati keputusan Asosiasi Provinsi PSSI soal penolakan terhadap Kongres Luar Biasa setelah ada penetapan tersangka kepada Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti.

"Kami menghormati keputusan Asprov. Kami sejak awal tidak akan campur tangan (KLB). Mereka sah-sah saja menolak KLB karena mereka adalah votersnya," kata Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto di Media Center Kemenpora, Jakarta, Rabu (23/3/2016).

Menurut dia, apa yang diputuskan oleh Asprov PSSI merupakan hak mereka. Namun, pihaknya tetap memberikan apresiasi apalagi pada rapat yang digelar di Hotel Sultan Jakarta, Senin (21/3), mendapatkan hal yang spesial karena diundang pada pertemuan tersebut.

Gatot menilai, apa yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pertemuan dengan mengundang pihak Kemenpora merupakan sebuah kemajuan karena selama ini atau dalam masa polemik tidak pernah diundang.

"Tapi Pak Menteri maupun saya tidak bisa menghadiri pertemuan itu karena masih di Melbourne," kata mantan Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora itu.

Sebelumnya perwakilan dari 34 Asprov PSSI mengadakan pertemuan sebagai tidak lanjut penetapan Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah Kadin sebesar Rp5 miliar oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Dalam pertemuan tersebut ditetapkan lima poin penyataaan sikap dari Asprov PSSI yaitu :

1. Menjunjung tinggi kedaulatan organisasi PSSI dan juga lembaga mandiri untuk mengatur, mengembangkan, dan menjalankan kegiatan sepak bola di Tanah Air.
2. Menjaga harkat martabat dan olahraga sepakbola serta organisasi PSSI dari gangguan eksternal dan internal yang dapat merugikan organisasi.
3. Menjalankan dan menaati statuta PSSI sebagai pedoman dalam menjalankan roda organisasi sepak bola nasional.
4. Menjalankan keputusan organisasi hasil kongres luar biasa 18 April 2015 di Surabaya yang telah memilih secara sah Komite eksekutif PSSI masa bakti 2015-2019.
5. Menolak segala bentuk upaya pengambil alihan dan penggantian pengurus PSSI melalui cara-cara inskonstitusional yang melanggar statuta PSSI.