MotoGP 2017 Indonesia Tidak Dibiayai dari APBN

Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), memastikan sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan MotoGP 2017 tidak akan menggunakan dana dari APBN.

"Dana APBN belum bisa digunakan untuk swasta murni. Oleh karena itu, kami akan memilih rencana awal lewat model bisnis murni, kata Kepala Komunikasi publik Kemenpora, Gatot S Dewabroto melalui pesan singkat, Jumat (22/1/2016).

"Kami memberi peluang kepada dunia usaha untuk berpartisipasi agar Indonesia tetap menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan 2017-2019," ucap Gatot.

Kemenpora sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kementerian Keuangan untuk membahas mekanisme pembiayaan MotoGP.

"Pak Tinton (Soeprapto, Direktur Sentul) tadi sudah menemui saya untuk mendapat penjelasan bahwa pemerintah sulit untuk mencari model bisnis dari APBN ke pihak swasta murni," tutur Gatot,

"Upaya simulasi dari beberapa sisi sulit dilakukan karena berpotensi melanggar peraturan," ucap Gatot.

Dengan begitu, keputusan presiden (keppres) tentang penyelenggaraan MotoGP belum bisa dikeluarkan selama bisnis modelnya belum ditentukan.

"Pak Tinton juga menjelaskan untuk renovasi Sirkuit Sentul akan diupayakan sendiri dengan pihak swasta. Itu bagus, tetapi ketika mereka meminta kebutuhan lain seperti perluasan akses tol, perbaikan infrastruktur sekitar sirkuit dengan APBN itu sulit untuk dilakukan," kata Gatot.

Menurut Gatot, pemerintah tetap akan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan MotoGP dengan melibatkan instansi terkait.

"The Show Must Go On. Artinya, MotoGP tetap jalan dan kewajiban tenggat waktu untuk penandatanganan kontrak dengan Dorna Sports (operator MotoGP) tetap akan dipatuhi hingga 30 Januari 2016," ucap Gatot.

Sesuai hasil sidang Kabinet Terbatas pada 11 Januari, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberi arahan agar MotoGP 2017 tetap digelar, namun masih perlu pengkajian lebih mendalam.

"Kepada pihak Sirkuit Sentul kami persilakan menjadi Event Organizer (EO) melalui mekanisme bidding," kata Gatot.

Gatot menjelaskan Pemerintah akan mengeluarkan Keppres untuk pembangunan sirkuit MotoGP oleh pihak Kementrian Pekerjaan Umum (PU), dan Kemenpora yang bisa dijadikan komitmen pemerintah untuk menyediakan sirkuit sesuai dengan isi dari Letter of Intention (LOI).

"Penyelenggaraan MotoGP harus dilelang ke pihak swasta, dan pihak penyelenggara bisa menyewa sirkuit yang dibangun pemerintah sehingga dari aspek APBN aman," kata Gatot menambahkan.