Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Pemerintah akan segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai penyelenggaraan MotoGP 2017 setelah tiga syarat dipenuhi oleh pihak Sirkuit Sentul.
"Arahan dari Rapat Terbatas tadi siang untuk penerbitan Keppres adalah pihak Sirkuit Sentul memenuhi tiga syarat yang perlu dipersiapkan," kata Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Olahraga Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Gatot S Dewabroto, Senin (11/1/2016).
Ketiga syarat tersebut adalah master plan Sirkuit Sentul, penyelesaian kontrak dengan Dorna, dan Surat Pernyataan soal kepemilikan Sirkuit Sentul.
"Master Plan kami minta waktu untuk selesai pekan ini daripada mepet. Pola master plan Asian Games kami terapkan pada MotoGP dan soft copynya sudah kami serahkan kepada Tinton Soeprapto (Direktur Sirkuit Sentul)," ucap Gatot.
Kedua, Tinton diminta menyelesaikan kontrak kepada Dorna selaku operator MotoGP pekan ini. Batas waktu penyelesaian kontrak MotoGP adalah 31 Januari 2016.
"Kami meminta pekan ini selesai agar bisa dikoreksi Pemerintah sebelum diserahkan kepada Dorna," ujar Gatot.
Pihak Sirkuit Sentul juga diminta untuk merinci kontrak dengan Dorna sebagai pihak penyelenggara, termasuk mekanisme pembayarannya.
Ketiga, pihak Sirkuit Sentul diminta membuat surat pernyataan yang ditandatangani Direktur dan Komisaris Sirkuit Sentul.
"Surat Pernyataan itu berisi kepemilikan Sirkuit Sentul oleh Tinton Soeprapto selaku Dirut dan Tommy Soeharto selaku komisaris utama. Tujuannya, jika ada kebohongan publik keduanya bertanggung jawab jika ada masalah hukum di kemudian hari," ujar Gatot.
"Kami tidak ingin Sirkuit Sentul bermasalah seperti kasus yang menimpa Lebak Bulus terkait pengalihan Taman BMW oleh pihak DKI Jakarta. Jika tiga hal tersebut tidak ada, maka Keppres tidak akan ditandatangani," kata Gatot menambahkan.
Presiden Joko Widodo meminta ada pengkajian dulu untuk MotoGP 2017 sebelum dikeluarkan Keppres, termasuk untuk memastikan kesiapan anggaran.
Salah satu yang harus dikaji adalah apakah anggaran yang nantinya digunakan Sirkuit Sentul bisa diambil atau tidak dari APBN.
"MotoGP harus dikaji sungguh-sungguh karena ada penggunaan APBN kepada swasta murni. Jadi, bukan berarti Pemerintah mengundur-undur waktu karena jangan sampai ada persoalan hukum," kata Gatot.
Rapat terbatas persiapan Asian Games (AG) 2018 dan MotoGP 2017 digelar di Kantor Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pagi hari dan berlanjut di Istana Negara, Jakarta pada sore harinya.
Rapat tersebut dihadiri perwakilan sejumlah kementerian. Yakni Kemsesneg, Kemendagri, Kemenkumham, Kemenkeu, KemenPUPera, Kemenhub, KemenPPN/Bappenas, Kemenpora, Kapolri, Bekraf, BPKP, LKPP, dan Ketua KOI.