Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Rencana pertemuan FIFA, AFC, dan PSSI akhirnya rampung digelar. Dalam pertemuan selama hampir dua jam itu, kedua pihak membahas mengenai kondisi sepak bola Indonesia saat ini.
Ketua Umum Dewan Kehormatan PSSI, Agum Gumelar, mengklaim FIFA sangat mengerti dengan kondisi PSSI saat ini. “Mereka pun telah memahami perkara ini sampai ke akarnya. Mereka tahu kompetisi sepak bola di Indonesia berhenti akibat intervensi pemerintah,” ujar dia, saat menghadiri jumpa pers di Kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Senin (2/11).
Setelah mendengar penjelasan dari PSSI, Agum mengklaim FIFA menghargai tindakan PSSI selama kasus ini muncul ke permukaan. “FIFA menghargai apa yang dilakukan PSSI dengan tidak mengonfrontasi pemerintah. Saya memang sudah menekankan pada pengurus untuk tidak melawan, dan tetap low profile,” kata Agum.
Dalam presentasinya selama hampir dua jam itu, PSSI ‘curhat’ mengenai berbagai macam bentuk intervensi pemerintah. Menurut pantauan Juara.net, dalam persentasi itu PSSI menulis : “Pemerintah mengarang alasan untuk mengambil alih PSSI (Dan itu berkaitan dengan Liga; Liga Super Indonesia”
PSSI menilai pemerintah mengada-ada soal isu pengaturan skor di beberapa pertandingan sepak bola. Tak hanya itu, pemerintah pun dengan sengaja menghembuskan adanya mafia yang terafiliasi dengan PSSI, menuduh telah menghindari kewajiban membayar pajak, dan menuduh adanya pencucian uang.
Selain itu, PSSI pun menjelaskan berbagai konflik yang pernah terjadi di ranah sepak bola Tanah Air. Dalam presentasi itu juga PSSI : menulis : “Pada 2011-2013, terjadi bencana pada sepak bola Indonesia akibat dualisme di antara asosiasi dan pro-liga”
Sebelumnya pertemuan itu dihadiri oleh enam perwakilan FIFA dan AFC. Di antaranya yakni Komite Eksekutif FIFA Kozo Tashima, Senior Manajer FIFA James Johnson, Komite Eksekutif AFC Mariano V Araneta, dan anggota Komite Eksekutif FIFA HRH Prince Abdullah Shah.
Saat ini, rombongan tengah menuju Istana Presiden untuk mendapat penjelasan serupa dari pemerintah.