Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
biasa saja oleh pengurus PSSI.
Tak ada ketakutan terhadap ancaman sanksi yang bakal dijatuhkan FIFA pada PSSI karena keterlambatan proses amandemen Pedoman Dasar (PD) yang berujung pada pergantian posisi ketua umum.
“Yang diminta FIFA dan AFC sudah kami jalankan. Januari 2007 tim amandemen mulai bekerja guna menyempurnakan PD. Saya optimistis semua akan berjalan lancar karena kami telah mendapat panduan dari kedua organisasi internasional itu,” terang
Nugraha Besoes, Sekjen PSSI. Nugraha tak merasa ciut kalaupun proses amandemen selesai melewati tenggat waktu yang dipatok Blatter. “Kami tak pernah diberi batas waktu oleh AFC. Hingga kini juga tak ada surat soal deadline yang kami terima dari FIFA,” jabar Nugraha.
Apalagi amandemen PD menyangkut soal perubahan mekanisme pemilihan ketua umum seperti yang diminta FIFA dituruti sepenuhnya oleh PSSI. Misalnya Ketua Umum PSSI tak boleh terlibat tindak kriminal.
Dengan kata lain, kekuasaan Nurdin Halid di PSSI berakhir dengan sendirinya seiring penyempurnaan PD. Tapi, Nugraha tak berani menetapkan waktu pelaksanaan Munaslub untuk mengesahkan PD yang dilanjutkan pemilihan ketua baru.
“Konsentrasi kami saat ini menyelesaikan amandemen PD sesuai instruksi AFC dan FIFA. Setelah semua beres kita lihat saja nanti,” kata Nugraha.
Sikap terlalu “santai” PSSI ditanggapi negatif oleh klub. “Seharusnya sejak sidang Komite Asosiasi FIFA memutuskan PSSI harus melakukan pemilihan ketua umum ulang dua bulan lalu, pengurus sudah bergerak. FIFA tak main-main lho,” ungkap Randiman Tarigan, manajer PSMS.
Sikap pengurus yang berlama-lama menjalankan instruksi FIFA berpotensi membuat sepakbola Tanah Air kian terpuruk. “PSSI harusnya belajar dari kasus dicoretnya Indonesia dari Liga Champion Asia oleh AFC yang tak memberi toleransi. FIFA pasti juga demikian,” ucap Tondo Widodo, mantan pengurus PSSI.
(Penulis: Ario Yosia/Marwis Umsa)