Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Komisi Disiplin PSSI menjawab tantangan FIFA untuk menyelesaikan permasalahan pengaturan skor di babak Play Off Liga Primer Indonesia (LPI). Sebelumnya FIFA menemukan kejanggalan dalam beberapa pertandingan melalui Early Warning System (EWS).
Dua partai di Grup K, yakni Pro Duta vs PSLS Lokhsumawe dan Bontang FC vs PSLS, pada Oktober lalu menjadi amanat FIFA untuk segera dibereskan. Hasilnya adalah Bontang dan PSLS menjadi dua klub yang dinyatakan oleh Komdis terlibat pengaturan skor.
Mereka didenda Rp100 juta dan dihukum turun ke divisi paling rendah di Indonesia, sementara ini Divisi Tiga. Tidak hanya sampai di situ, kedua tim itu harus vakum dua tahun terlebih dahulu.
Seluruh pemain dalam kedua tim dihukum masing-masing 24 bulan atau dua tahun tak boleh aktif di pesepak bolaan Indoneisa. Kecuali pemain Bontang, Bayu Anggara yang masih akan dipanggil lagi oleh Komdis.
Hukuman pemain itu termasuk kecil dibandingkan pelatih dan ofisial tim mereka. Mantan pelatih Bontang yang dijadikan manajer, Camara Fode, dan asisten manager, Haeradi, dihukum seumur hidup tidak boleh aktif dalam sepak bola di seluruh dunia. Sedangkan Dedy Siswanto sebagai pelatih, dikenakan hukuman dua tahun.
Di kubu lain, asisten pelatih PSLS, Nyak Rani dan ofisial PSLS, Mahyudin, dihukum lima tahun tak boleh aktif di sepak bola Indonesia. Beberapa ofisial PSLS, seperti Sofyan Abdullah (CEO), Safrudin (manajer), Abdullah Manyak (asisten pelatih), dan Nasril (pelatih kiper) akan dipanggil ulang lagi. Ada satu nama lain, yaitu Iskandar yang mengaku dirinya sebagai agen juga akan diusut.
"Pengaturan skor ini diatur oleh pihak ketiga yang berasal dari luar negeri. Mereka adalah Michael dan David. Satu nama lagi yang diduga menjadi kaki tangan mereka adala Yusuf," kata Hinca Panjaitan, ketua Komdis.
Bahkan nama Michael terbukti berada di bench pemain untuk memantau langsung praktek kotornya. Kini Komdis akan berkoordinasi dengan FIFA untuk menghukum kedua mafia itu. Komdis tak bisa turun langsung karena mereka warga negara asing di luar kewenangan PSSI.