Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
BOLASPORT.COM - Pemerintah Malaysia yang membuat keputusan untuk menolak atlet Israel pada Kejuaraan Dunia Para Renang 2019 ternyata juga menuai kecaman dari dalam negeri.
Kecaman tersebut datang dari Partai Rakyat Sarawak Bersatu (SUPP) yang tidak setuju urusan politik dibawa di ajang olahraga.
Hal tersebut diungkapkan oleh Sekjen Partai Rakyat Sarawak Bersatu yaitu Datuk Sebastian Ting.
"Seharusnya olahraga itu di atas politik dan keputusan ini memiliki dampak pada citra Malaysia dan Sarawak selaku tuan rumah," kata Sebastian Ting yang dikutip BolaSport.com dari Kompas dan The Star.
Baca Juga : Jadi Ketua Baru CBA, Zhang Jun Ingin China Raih 5 Emas Olimpiade 2020
Atas keputusan Malaysia untuk menolak atlet disabilitas Israel tampil di Kejuaraan Dunia Para Renang 2019, Komite Paralimpik Internasional (IPC) akhirnya mencabut status Malaysia sebagai tuan rumah.
Penghapusan status tuan rumah Kejuaraan Dunia Para Renang 2019 Malaysia juga disesalkan oleh Sebastian Ting.
"Ini adalah hal menyedihkan bagi Sarawak karena kejuaraan dunia ini akan menghadirkan 600 peserta dari 60 negara. Apalagi ajang ini merupakan kualifikasi buat Paralimpik di Tokyo pada 2020," ujar Ting.
Baca Juga : Lorenzo Tak Bisa Kalahkan Marquez jika Gunakan Motor yang Sama
"Kejuaran dunia 2019 ini memberi kesempatan luas kepada Sarawak berkaitan dengan publisitas kepada dunia dan peningkatan wisatawan," kata dia.
Lebih lanjut, Ting juga menilai bahwa keputusan yang diambil pemerintah Malaysia tersebut adalah sebuah hal yang terlalu bersifat politis.
"IPC pada 2017 memberi hak penyelenggaraan kepada Malaysia dan Sarawak memenangi hak untuk jadi tuan rumah yang memungkinkan semua atlet disabilitas seluruh dunia berlaga di sini," ucap Ting.
"Tiba-tiba ada perubahan pemerintahan. Orang-orang yang berkuasa memiliki pemahaman yang berbeda. Pemerintah menolak menerima atlet Israel karena kami tak punya hubungan diplomatik."
Baca Juga : Gaya Balap Casey Stoner Lebih Enak Dilihat daripada Marc Marquez
"Ini merupakan keputusan politik. Padahal olahraga seharusnya dijauhkan dari politik, terpisah dari politik," ujar Ting.
Sebelumnya, pemerintah Malaysia melalui Menteri Pemuda dan Olahraganya, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, menjelaskan bahwa penolakan atlet Israel itu adalah wujud dukungan Malaysia kepada rakyat Palestina.