Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers

Ini Kesalahan Pemerintah

By Kamis, 27 Desember 2012 | 12:44 WIB
Saleh Mukadar, kalau keputusan PSSI salah, Indonesia pasti sudah diskors FIFA.
Erly Bahtiar/BOLA
Saleh Mukadar, kalau keputusan PSSI salah, Indonesia pasti sudah diskors FIFA.

Konflik sepak bola Indonesia yang melibatkan PSSI dan KPSI hingga kini belum selesai. Apa penyebab konflik ini? Berikut wawancara kontributor BOLA, Fahrizal Arnas, dengan Deputi Sekre­taris Jenderal PSSI Bidang Kompe­tisi, Saleh Ismail Mukadar.

Apa sebetulnya yang menyebabkan konflik ini terjadi begitu lama dan tak kunjung selesai?

Awalnya masalah ini terjadi karena kepentingan politik lokal bertemu dengan sistem yang kotor. Karena ada kepentingan yang sama, mereka memperjuangkannya. Ada dua hal yang mereka coba bisikkan pada beberapa anggota komek. Ironisnya, empat anggota komek ini terpengaruh.  
Akibatnya ada penolakan terhadap usulan terkait deposit bank, pembatasan gaji, dan hak siar. Masalah yang terbesar sebetulnya pada hak siar karena ini mainan mereka. Intinya mereka tidak rela hal ini hilang dari genggaman.

Kalau dibongkar lagi ceritanya dari awal, sebetulnya masalah hak siar ini yang dipersoalkan oleh mereka. Tapi, kenapa kemudian melebar ke mana-mana?

Versi KPSI mereka menolak karena PSSI menambah kuota peserta kompetisi.

Sebetulnya bukan karena masalah itu. Dari empat anggota komek yang akhirnya dipecat oleh Komite Etik, hanya La Nyalla yang menolak. Sementara Tonny Aprilani, Erwin Dwi Budiawan dan Roberto Rouw menerima.

Dalam sebuah rapat organisasi, mestinya ketika hanya satu suara yang menolak, sementara yang lain menerima, seharusnya suara terbanyak yang menjadi keputusan rapat.

Meski keputusan itu menabrak aturan (Statuta PSSI) misalnya?

Siapa bilang menabrak statuta PSSI? Pasal 23 itu mengatur tentang peserta Kongres. Sementara Pasal 37 soal kewenangan Komek. Kalau PSSI melanggar statuta, sudah pasti PSSI disanksi oleh FIFA. Bukan itu yang mereka ributkan, tapi keputusan soal pengelola kompetisi. Lagi-lagi ini soal mainan mereka.

Apakah hanya faktor itu yang membuat konflik tidak kunjung selesai?

Ya. Masalah ini melebar ke mana-mana karena mereka terus mencari celah untuk merecoki PSSI. Mereka sudah terlanjur terjebak dalam zona nyaman. Sudah terlanjur nyaman dengan kondisi sebelumnya sehingga mereka merasa terusik ketika mainan mereka diamputasi.

Bagaimana soal pemecatan empat anggota Komek, adakah mekanisme yang mengaturnya?

Mantan Presiden AFC sekaligus anggota Komite Eksekutif FIFA Mohamed bin Hammam juga tidak dipecat melalui Kongres. Padahal yang memilih Hammam itu Kongres, bukan ditunjuk FIFA. Statuta mengatur itu semua, tapi karena La Nyalla tidak tahu statuta itu makanan apa, dia pikir tidak diatur.

Dalam Statuta PSSI, Komek punya kewenangan menjatuhkan skors pada anggota. Komite Etik juga punya kewenangan menindak anggota. Kalau ini salah, seharusnya PSSI sudah disanksi oleh FIFA.

Soal mosi tidak percaya dan pencabutan mandat oleh lebih dari 2/3 anggota pada Ketum PSSI Djohar Arifin Husin bagaimana?

Kalau mereka mengklaim sebanyak 452 anggota itu sah, bagaimana dengan 400 anggota PSSI yang sekarang berkompetisi di semua kasta itu? Kami bukan seenaknya mengklaim. Asal tahu saja, sanksi yang dijatuhkan PSSI bukan pada klub atau Pengprov-nya, tapi pada personilnya. Jadi anggota PSSI yang sekarang masih tetap, tidak ada yang berubah, begitu juga voter Kongres Solo.   

Soal pencabutan MoU dan pembubabaran Komite Bersama, apakah sudah tepat?

Pada dasarnya, pembuatan MoU itu sudah menyalahi Statuta. Dalam statuta jelas diatur soal larangan bertemu dengan pihak luar yang bukan anggota FIFA atau ilegal, apalagi berunding sampai membuat kesepakatan. Alasan lain, di MoU itu tidak ada pengambil keputusan, juga tidak ada sanksi bagi pelanggarnya.

Jadi kalau kondisinya seperti sekarang, dan sanksi FIFA turun, jangan salahkan PSSI karena yang disanksi nanti pasti pemerintah. Indonesia dilarang beraktivitas di semua agenda resmi FIFA. Sementara PSSI tetap bisa menggulirkan roda organisasi dan kompetisi di dalam negeri. Ini salah pemerintah yang memberi ruang untuk federasi yang ilegal ketimbang legal, dan ini hanya terjadi di Indonesia.

DATA DIRI
Nama:
Saleh Ismail Mukadar
Lahir: Pulau Buru (Maluku), 25 Desember 1963
Istri: Noermilawati
Anak: 7
Hobi: Membaca

Karier Sepak Bola
2003-2005 Manajer Persebaya
2008 Ketua Umum Persebaya
2010 Komisaris PT Persebaya Indonesia
2011 Deputi Sekretaris Jenderal PSSI Bidang Kompetisi Karier Politik
2004 Ketua DPC PDIP
2009 Ketua DPD PDIP
2004-... Anggota DPRD Jatim

Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P

Editor :


Komentar

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

YANG LAINNYA

SELANJUTNYA INDEX BERITA

Close Ads X