Putih akan dipegang pihak netral. Namun, bagi PSSI, langkah tersebut adalah intervensi.
Dua pihak yang bertikai akan diajak duduk satu meja untuk merumuskan komposisi timnas mulai dari pemain, pelatih, hingga ofisial. "Semua harus terlibat. Pemerintah ingin agar timnas diperkuat pemain-pemain terbaik," kata Agung pada Jumat (4/1) di Kantor Kemenpora.
Satgas Kemenpora kemungkinan besar yang akan memainkan peran sebagai pihak netral yang melakukan pembentukan timnas.
“Kami menginstruksikan semua pihak baik PSSI dan KPSI supaya rela melepas para pemainnya ke timnas. Komitmen untuk membentuk satu timnas merupakan salah satu syarat yang kami berikan untuk merekomendasikan izin penyelenggaraan liga. Jadi sudah seharusnya ditaati. Kalau tidak, kami bisa mencabut rekomendasi penyelenggaraan LPI dan LSI," ujar Agung.
Agung menyebut Satgas Kemenpora telah melaporkan roadmap untuk memuluskan pembentukan timnas yang tangguh dan penuntasan konflik di federasi.
“Langkah-langkah dalam membantu proses penyelesaian konflik akan dikomunikasikan kepada AFC ketika perwakilan AFC datang ke Indonesia pada waktunya nanti,” tutur Agung.
Sayang keinginan Menpora mengenai timnas dan membuka jalan perdamaian menghadapi rintangan.
PSSI menilai tindakan Menpora sebagai bentuk intervensi. "Timnas di bawah yuridiksi PSSI sebagai federasi sepak bola sah yang diakui FIFA," tutur Halim Mahfudz, Sekjen PSSI.
PSSI juga kecewa pada Menpora yang memberi keleluasaan kepada KPSI memutar LSI 2013. "Pemerintah secara jelas mengajarkan boleh melanggar Statuta otoritas olah raga. Pemerintah bahkan terkesan melindungi pelanggaran tersebut. Ini keputusan yang sangat tidak mendidik dan tidak sportif di bidang olah raga," tutur Halim.
Penegasan serupa dilontarkan Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin. “Saya berharap tidak ingin ada intervensi kepada PSSI perihal pengelolaan timnas. Jadi jangan sampai kita melanggar statuta. Saya berharap semua pihak tidak ada yang melakukan manuver sehingga Indonesia bisa dikenakan sanksi,” kata Djohar.
| Editor | : |
Komentar