PT Liga Indonesia mengambil alih tanggung jawab pembayaran utang klub ke pemain. Ada tujuh klub LSI musim lalu yang menjadi pasien dengan jumlah kalkukasi utang mencapai Rp36 miliar!
Pada awal Desember lalu, PSPS, Persidafon, PSMS, Persela, Persiwa, Deltras, dan PSAP secara resmi melaporkan ketidaksanggupannya melunasi utang gaji atau kontrak ke pemain. PT LI bergerak cepat dengan melakukan riset untuk memastikan jumlah utang riil klub.
"Kami tidak bisa main setuju saja dengan hitungan kalkulasi dari klub. Kami juga harus cek langsung ke pemain dan melakukan penelusuran secara mendalam berkas-berkas kontrak," ujar Joko Driyono, CEO PT LI.
Benar saja, ada perbedaan laporan yang didapat PT LI antara jumlah utang versi klub dan pemain. Ambil contoh PSPS. Klub mengklaim mereka hanya berutang enam bulan gaji, di sisi lain pemain mengaku 10 bulan.
"Ada juga laporan dari klub, yang tak perlu saya sebut namanya, menulis angka kontrak pemain gaek Rp900 juta. Buat kami, nominal tersebut janggal karena jauh di atas harga pasaran," ucap Joko.
Joko tak ingin PT LI terkesan dimanfaatkan menjadi sinterklas yang menolong klub tanpa melakukan uji silang terlebih dahulu.
Cicil 6-24 Bulan
PT LI juga memastikan utang klub akan dibayar dengan sistem cicilan skema enam sampai 24 bulan dengan memotong langsung dana pembagian saham kepemilikan perseroan pengelola kompetisi. Tujuan utamanya adalah memberikan edukasi ke klub bahwa penyelesaikan akibat ketidakcermatan mereka dalam mengelola keuangan tidak serta-merta dengan sistem sulap.
"Klub yang dibantu harus sadar bahwa dana yang dipakai merupakan uang teman-teman klub lain yang menjadi pemilik saham PT LI. Tidak ada istilah gratis. Dana yang dikucurkan angkanya besar, bisa memutar satu kompetisi, sehingga kami tidak dengan mudahnya mengumbar dana abadi pengelola kompetisi," ucap Joko.
Skema pembayaran dengan sistem cicil ini sudah disampaikan ke BOPI dan Kemenpora dalam pertemuan yang digelar Jumat (4/1) malam.
"Penjelasan ini membuat kami punya keyakinan persoalan antara klub dengan pemain bisa diselesaikan dengan baik oleh penyelenggara kompetisi LSI. Jadi, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengeluarkan rekomendasi izin pertandingan," kata Haryo Yuniarto, Ketua Umum BOPI. (Ario Yosia)
| Editor | : |
Komentar