Musim ini, PT Liga Indonesia (LI) tak bisa tenang seperti musim sebelumnya. Penyelenggara Liga Super Indonesia (LSI) itu harus berhadapan dengan rumitnya perizinan menjelang LSI 2013.
Melihat situasi terkini, sejumlah pihak seperti Badan Olah Raga Profesional Indonesia (BOPI), Indonesia Police Watch (IPW), dan pemerintah melalui Kemenpora sempat tidak merekomendasi penyelenggaraan dua kompetisi di Tanah Air, baik LSI maupun LPI.
Mereka ingin konfik PSSI-KPSI dituntaskan terlebih dahulu. Selain itu, masalah tunggakan gaji pemain musim lalu yang belum bisa diselesaikan menjelang kompetisi musim baru juga menjadi bahasan panas.
Peserta LSI jelas kelabakan. Sabtu, 5 Januari, pemerintah akhirnya menurunkan rekomendasi LSI musim 2013 setelah PT LI bersedia mengikuti persyaratan yang diajukan.
Sekretaris PT LI, Tigorshalom Boboy, yang juga ikut dalam pertemuan itu menyebutkan persyaratan tersebut juga ditujukan kepada PT LPIS selaku penyelenggara LPI. "Jadi, bukan karena kami dianggap ilegal atau legal. PT LPIS juga mendapat persyaratan serupa," tuturnya.
Klub LSI akhirnya bisa menarik napas lega. Pertandingan pertama LSI 2013 sudah dilewati dengan baik tanpa kendala berarti dalam hal perizinan menyusul lampu hijau dari Polri dan jajaran di bawahnya.
"Jika LSI gagal berputar, tentu yang paling terpukul adalah klub karena kami sudah mempersiapkan tim. Begitu banyak keringat dan uang sudah dikeluarkan demi ikut kompetisi," kata Achsanul Qosasih, manajer P-Madura United.
Persidafon, tim yang masih menunggak gaji, ikut bersuara. Menurut Iwan Nazarudin, tak hanya klub peserta yang menderita, PT LI juga bakal menanggung kerugian cukup besar apabila LSI tak jadi digelar.
"Gagalnya LSI yang sudah dipersiapkan dengan matang juga akan menimbulkan efek domino. Mulai dari klub, pemain, pelatih, ofisial, hingga suporter dan sektor usaha di mana banyak orang mengais rezeki dari sepak bola akan terkena dampaknya," ujar manajer klub asal Dafonsoro itu. (Aning Jati/Fahrizal Arnas)
| Editor | : |
Komentar