Asas Legalitas

suara miring yang mencuat berkaitan dengan rencana federasi melego hak komersial kompetisi unifikasi (penyatuan) LPI-LSI ke perusahaan asing News Corporation.

Sebagai organisasi yang memayungi persepakbolaan Indonesia, PSSI merasa berhak menentukan arah kebijakan dunia bal-balan Tanah Air ke depannya.  "Sampai saat ini legalitas PSSI diakui oleh AFC dan FIFA," ucap Djohar Arifin, Ketua Umum PSSI.

Djohar semakin percaya diri karena kerja sama antara PSSI dengan News Corp. direstui oleh FIFA-AFC. "Presiden FIFA, Sepp Blatter, bahkan menyambut baik kerja sama dengan News Corp. tersebut dan dianggap sebagai langkah sangat positif bagi PSSI," ungkap Sekjen PSSI, Halim Mahfudz.

Soal alasan PSSI memasukkan penyatuan kompetisi dalam draf kontrak, Widjajanto, CEO PT Liga Prima Indonesia Sportindo, punya alasan tersendiri. "Soal penyatuan kompetisi ada di MoU yang digagas Satgas AFC. Penyatuan harus terjadi pada 2014, semua pihak menyepakatinya. PSSI berpegang pada kepastian itu. Jika klub LSI menolak, mereka melanggar MoU," ujar Widja.

PSSI maupun LPIS merasa tidak mengambil keputusan sepihak karena mereka juga memberi kesempatan kepada News Corp. untuk melakukan presentasi ke PT Liga Indonesia sebagai administrator kompetisi LSI. FIFA dan AFC sudah memberi mandat kompetisi LSI berada di bawah yurisdiksi PSSI, di mana mereka harus tunduk pada kebijakan induk organisasi.

Namun, yang dilupakan PSSI adalah bahwa klub-klub LSI sudah tidak mengakui kepengurusan Djohar. Mereka memilih berinduk ke PSSI KLB Ancol. Dualisme ini pun diakui FIFA dan AFC.