Lima poin keputusan telah ditetapkan dalam pertemuan antara Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo dengan perwakilan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), dan Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI) di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu (10/4). Pertemuan itu membahas permasalahan sepak bola tanah air pasca Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI, Minggu (17/3).
Roy mengatakan pemerintah akan selalu mengawasi dan memantau kondisi yang terjadi sesuai perundang-undangan keolahragaan. Berikut lima poin keputusan:
1. Pemerintah mendesak PSSI untuk membuat laporan tertulis hasil KLB kepada pemerintah dan FIFA. Laporan tertulis itu nantinya akan pemerintah pakai untuk menjawab segala pertanyaan yang menyangkut KLB.
2. Menetapkan klub yang tak masuk dalam unifikasi liga (dualisme) akan menjadi tanggung jawab PSSI. Permasalahan mereka akan diselesaikan dengan baik.
3. Pembayaran gaji belum terselesaikan . Di ISL ada tujuh klub dengan total tunggakan sebesar Rp 38 miliar. Setiap bulan, PT LI akan membereskan 1-2 miliar. Tiap bulan mereka harus lapor ke pemerintah.
Sementara PT Liga Prima Indonesia Sportindo (LPIS) belum bisa diutarakan karena belum ada data yang rinci.
4. Pemerintah akan meminta kejelasan kepada FIFA terkait surat FIFA yang dikirimkan oleh Sekjen FIFA, Jerome Valcke yang hanya mengakui tiga poin hasil KLB, yaitu unifikasi liga, perubahan statuta, dan kembalinya empat anggota Exco PSSI. Padahal KLB juga menghasilkan keputusan lain, seperti penambahan Komite Eksekutif (Komek) PSSI dan skorsing kepada enam Komek.
5. Mempertanyakan hasil rapat Komek di Surabaya, Selasa (9/4), yang memutuskan pergantian ketua BTN. Pemerintah meminta detail laporan rapat secara tertulis.
| Editor | : | Kukuh Wahyudi |
Komentar