Presiden Joko Widodo memotong birokrasi anggaran Asian Games dan Asian Para Games 2018 agar jarak antara pengambil keputusan dan pelaksana Asian Games dan Asian Para Games lebih pendek.
Terkait hal itu, Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) segera dibubarkan.
Dengan langkah itu diharapkan pengambilan keputusan untuk Asian Games dan Asian Para Games semakin lancar. Para atlet diharapkan fokus berlatih.
Kebijakan pemotongan alur birokrasi itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada acara hitung mundur setahun jelang Asian Para Games 2018 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (6/10/2017).
Asian Para Games 2018 dijadwalkan 6-13 Oktober 2018 di Jakarta. Sebanyak 4.000 atlet dari 40 negara Asia akan berlaga di 13 cabang paralimpiade dan empat cabang non-paralimpiade.
"Kebijakan baru ini akan jadi bagian dari upaya kita meningkatkan prestasi pada Asian Games dan Asian Para Games," kata JK seperti dilansir JUARA dari Harian Kompas.
Terkait pemotongan jalur birokrasi itu, Menpora Imam Nahrawi akan segera membubarkan Satlak Prima. Mengingat, diakuinya, sejauh ini proses penyaluran dana pemusatan latihan nasional (pelatnas) terlalu panjang.
"Setelah ada SK pelatnas, Prima harus memverifikasi nama atlet, pelatih, dan manajernya hingga benar-benar jelas. Setelah itu, masuk ke Kemenpora, masih ada sedikitnya tiga tahapan yang harus dilewati," ujar Imam.
Setelah pembubaran Satlak Prima ini, lanjut Imam, pelatnas menjadi tanggung jawab induk organisasi olahraga.
| Editor | : | Delia Mustikasari |
| Sumber | : | Harian Kompas |
Komentar