Rencana Pembentukan NDRC Indonesia, Titik Terang Kasus Tunggakan Gaji

Penunggakan gaji pemain adalah problem yang rutin merecoki sepak bola nasional setiap kali melangsungkan kompetisi resmi. Klub-klub Indonesia kerap abai memperhatikan kesejahteraan pasukannya.

Penulis: Indra Citra Sena

Ketiadaan sebuah lembaga independen yang mengurusi sengketa sepak bola membuat isu penunggakan gaji rawan terulang di masa depan. Hal ini barangkali memicu rencana pembentukan National Dispute Resolution Chamber (NDRC) di Indonesia.

NDRC merupakan salah satu program resmi FIFA di kawasan Asia dan Amerika. Indonesia dipilih sebagai salah satu lokasi uji coba pembentukan lembaga ini bersama Malaysia, Kosta Rika, dan satu negara lain yang belum ditentukan.

Langkah awal telah ditempuh. PSSI selaku otoritas sepak bola tertinggi di Indonesia melakukan pertemuan tertutup dengan perwakilan FIFA, Asosiasi Pesepak Bola Profesional (FIFPro), dan Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia(APPI) pada Jumat (10/2/2017).

Topik pembahasan utama yaitu merumuskan draft regulasi NDRC Indonesia yang kemudian bakal diajukan ke FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI, Joko Driyono, menegaskan bahwa lembaga ini nantinya memiliki kewenangan penuh dalam menangani sengketa antara pemain dan klub.

“NDRC memang berada di bawah yuridiksi PSSI, tapi komposisi pengurusnya merefleksikan independensi dan keadilan karena terdiri dari representasi klub dan APPI,” kata Joko.

Baca Juga:

• Martial Siap Paksa Man United Keluarkan Uang
• Lawan Arsenal, Bayern Harus Jadi Diri Sendiri
• Ini Cagub Pilihan Radja Nainggolan di Pilkada DKI Jakarta 2017

Mengenai anggaran, Joko mengatakan FIFA mengucurkan 40.000 dolar AS (sekitar 533 juta rupiah) kepada PSSI. Dana ini ditujukan untuk menggelar seminar, mendatangkan pakar sengketa sepak bola dari luar negeri, menggodok regulasi, sampai NDRC Indonesia benar-benar berdiri.

“Proses masih panjang, termasuk menentukan siapa kandidat dari klub dan APPI yang layak menjabat ketua dan wakil ketua NDRC. Saya berharap lembaga independen ini bisa terbentuk sebelum kalender 2017 berakhir,” ujar Joko.