'Omong Kosong, Sepak Bola Tanpa Pemerintah'

klub profesional. Dana APBD pernah menjadi solusi bagi klub profesional yang kemudian dihentikan.

Kini, Presiden Jokowi berniat menghidupkan kembali penggunaan dana APBD. Hanya, anggota Komisi II DPR RI, Idham Samawi lebih mendukung bila pembinaan sepak bola dan olahraga pada umumnya, memanfaatkan keuntungan dari BUMN.

Berikut wawancara Idham yang juga Ketua Umum Persiba Bantul ini dengan JUARA:

Presiden Jokowi mengeluarkan gagasan klub profesional kembali mendapat subsidi dana dari APBD. Bagaimana tanggapan Anda?

Saya melihat ada keterpanggilan dari presiden untuk memperhatikan sepak bola dan olahraga pada umumnya. Negara memang harus ikut mengurusi olah raga, bahkan ada undang-undangnya.

Dalam Undang-Undang (UU) Keolahragaan disebutkan pemerintah wajib menyediakan dana cukup untuk pembinaan olahraga.

Lalu, bagaimana dengan penggunaan dana APBD yang dulu pernah diterapkan dan kemudian dihentikan?

Dukungan tidak harus dari APBD atau APBN, saya lebih berharap bila dukungan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ingat, perputaran dana BUMN yang sudah pasti milik negara itu mencapai Rp 3000 triliun setahun.

Lima persen keuntungan BUMN harus kembali ke rakyat. Keuntungan satu BUMN seperti BRI mencapai 26 triliun rupiah setahun. Berarti, 5 persennya sebesar 1,3 triliun rupiah, memang tidak semua untuk olah raga.

Tetapi bila Rp 1,3 triliun diambil 20 persen untuk sepak bola, angkanya cukup tinggi. Itu baru satu BUMN. Padahal, ada ratusan BUMN meski tak semuanya mampu meraih untung seperti BRI. Untuk pembinaan, kita tidak mengambil dana dari anggaran BUMN tapi keuntungan yang diraihnya.

Baca juga:

• Debut Melatih, Bek 'Suster Ngesot' Tangani Madiun Putra
• Persib Punya Sponsor 'Apparel' Baru
• Ketika Gendut Doni Mulai Menggendut

Apakah ini bisa diwujudkan dengan BUMN yang memberi dukungan untuk sepak bola dan olahraga pada umumnya?

Ini hanya dibutuhkan political will. Yang jelas, sepak bola tanpa dukungan pemerintah itu omong kosong. Sepak bola kita belum mampu, masih banyak klub yang kekurangan dana saat ikut kompetisi. Tetapi harus ada imbal baliknya.

BUMN juga berbisnis. Karena itu, mereka bisa memasang logo pada kostum tim sepak bola. Bila ada dukungan dari pemerintah, sepak bola kita akan lebih berkembang. Saya yakin kurang dari 20 tahun, tim nasional kita bisa berlaga di Piala Dunia.

Apakah ini hanya berlaku untuk sepak bola? Bagaimana cabang olahraga lain?

Jelas, tidak hanya sepak bola. Dana tersebut untuk pembinaan semua cabang olah raga. Jadi, salah satu BUMN bisa menyediakan sekian persen keuntungannya untuk membina beberpa cabang olah raga.

Mengapa harus klub sepak bola? Dalam pembinaan sepak bola, penting adanya penambahan lapangan atau stadion. Pasalnya, lapangan sepak bola sudah makin sedikit...

Pembinaan sepak bola tidak hanya klub tapi juga tersedianya lapangan dan stadion di berbagai kota. Ini merupakan gagasan yang bagus. Jadi, lapangan akan banyak dijumpai di mana-mana. SSB (sekolah sepak bola) pun tidak akan kesulitan mendapatkan lapangan.

Adanya lapangan berarti tersedianya juga ruang hijau. Ini serius. Saya akan mengajak rekan-rekan dari PDI-P yang duduk di Komisi X untuk menindaklanjuti dari apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Komisi X yang membidangi olah raga tentu berkompeten sehingga keuntungan dari BUMN bisa digunakan untuk pembinaan sepak bola dan olahraga.

Lalu, apa yang menjadi harapan dari pembinaan olah raga ini?

Mumpung belum parah. Sebelumnya, pembangunan bangsa ini lebih menekankan pembangunan ekonomi. Akibatnya, negara kita malah terpuruk. Kita melupakan pembangunan karakter bangsa. Pembangunan karakter ini bisa lewat olahraga.

Olahraga itu membangun sportivitas, kejujuran, dan kedisiplinan. Olahraga itu membangun bangsa, benar bila ada keterpanggilan dari Presiden Jokowi. Menurut saya, Presiden Jokowi memang harus ikut karena ini membangun karakter bangsa.