Pemerintah mendukung langkah Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) yang mengeluarkan kode etik anti pengaturan skor dan taruhan sebagai bagian dari upaya menjaga fair play di setiap pertandingan.
Oleh karena itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi meminta PBSI untuk menindaklanjuti kode etik BWF tersebut dan menerapkan berbagai langkah agar aturan itu dapat menjadi gerakan nasional di Tanah Air.
"Pengaturan skor pertandingan dan taruhan memang tidak sesuai dengan prinsip fair play yang bisa merusak nilai-nilai sportivitas," kata Imam.
"Praktek kotor ini bisa terjadi dimana pun, baik itu pemain, ofisial tim, staf event, wasit, termasuk pekerja sukarela di bulutangkis. Oleh karena itu, pihak yang terlibat harus dihukum seberat-beratnya," ujar Imam.
Menurut Imam, kode etik anti pengaturan skor dari otoritas bulutangkis dunia tersebut dengan ancaman sanksi terberat larangan berkecimpung di bulu tangkis seumur hidup, menjadi langkah antisipatif indikasi praktek tidak sehat dalam pertandingan bulu tangkis.
"Kode etik ini sangat penting, terutama ketika skandal pengaturan skor (match fixing) sudah terungkap di beberapa cabang olahraga, seperti sepak bola dan tenis internasional," ucap Imam.
Imam meminta PBSI harus mempunyai perangkat pencegahan untuk memastikan bahwa pengaturan skor dan taruhan tidak masuk ke arena pertandingan. Seperti yang terjadi pada sepak bola nasional di masa lalu yang berdampak pada terpuruknya prestasi.
"Bulu tangkis bisa dikatakan merupakan industri olahraga terbesar kedua di Indonesia setelah sepak bola sehingga potensi masuknya mafia ke industri cukup terbuka," ujar Imam.
Indonesia pernah mendapat sanksi dari BWF pada Olimpiade London 2012 karena dianggap tidak sportif.
| Editor | : | Delia Mustikasari |
| Sumber | : | KEMENPORA |
Komentar