Pemerintah memberi kewenangan penuh pada Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi untuk mengkaji pencabutan sanksi pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).
Kajian itu harus menyentuh semua aspek, termasuk syarat digelarnya kongres luar biasa PSSI.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuturkan, sebagai pembantu Presiden, Menpora harus menjalankan tugas sesuai dengan petunjuk dan instruksi yang diberikan.
Terkait sanksi pembekuan PSSI, keputusan mencabut atau tidak mencabut sanksi itu harus berdasarkan kajian komprehensif. "Menpora bertanggung jawab dalam urusan PSSI. Oleh Presiden diminta untuk mempelajari, mengkaji, memberikan masukan agar yang akan diputuskan bisa dipertanggungjawabkan," kata Pramono, di kantornya, Jakarta, Jumat (26/2/2016).
[video]http://players.brightcove.net/4386485688001/5f5050ba-12eb-4380-b837-257aded67fbc_default/index.html?videoId=4774663452001&preload=none[/video]
Pramono mengakui jika ada masukan agar keputusan terkait sanksi pembekuan PSSI dapat diputuskan paling lambat saat FIFA menggelar kongres pada 26 Februari 2016.
Namun, menurut Pramono, Menpora sudah memiliki perhitungan mengenai keputusan yang akan diambil. "Kita lihat sampai dengan besok apakah Menpora mengeluarkan surat (pencabutan sanksi) itu atau tidak," ujarnya.
"Kalaupun Menpora mengeluarkan surat itu, artinya kajian sudah lengkap dan memang sudah waktunya. Kalau Menpora tidak mengeluarkan (surat) besok, artinya Menpora pasti juga menjalankan arahan Presiden. Tidak perlu menjadi polemik," sambung Pramono.
Pemerintah membekukan PSSI karena tidak mematuhi teguran tertulis yang dikeluarkan Kemenpora. Kini, pemerintah meminta PSSI menggelar kongres luar biasa dan lebih terbuka terhadap publik.
[video]http://players.brightcove.net/4386485688001/5f5050ba-12eb-4380-b837-257aded67fbc_default/index.html?videoId=4773907470001&preload=none[/video]
| Editor | : | Aloysius Gonsaga |
| Sumber | : | kompas.com |
Komentar