Atas Sanksi FIFA, Pemerintah dalam Tekanan Besar

JUARA.net. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan Komite Ad Hoc Reformasi PSSI yang berlangsung Senin (22/2/2016) di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta memunculkan tekanan besar terhadap pemerintah.

Tekanan itu berupa ancaman pembekuan kedua dari FIFA terhadap sepak bola nasional dan gagalnya perhelatan Asian Games 2018 di Indonesia.

Dengan belum dicabutnya sanksi terhadap PSSI, serta tidak terlibatnya wakil pemerintah dalam Komite ad hoc Reformasi PSSI yang disetujui FiFA dan AFC untuk mereformasi sepak bola Indonesia, membuat pemerintah dituntut harus mengambil langkah strategis sebelum Kongres FIFA pada 26 Februari mendatang.

Jika pemerintah tetap bertahan pada keinginan untuk turun langsung mengelola sepak bola dan membekukan PSSI, maka penyelenggaraan Asian Games 2018 terancam batal.

"Kami sepakat bahwa pemerintah dilarang untuk mengelola sepak bola, dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan mengambil alih PSSI.

Oleh sebab itu, rapat ini meminta dengan tegas kepada pemerintah untuk mengambil langkah strategis dan jangan terjadi pembiaran dalam persoalan sepak bola," ujar Ketua Komisi X DPR, Teuku Riefky Harsya.

Ketua Komite Ad Hoc Reformasi PSSI, Agum Gumelar sendiri sangat berharap kepada DPR sebagai mitra pemerintah untuk mendorong agar ada keputusan sehingga pembekuan tidak berlanjut.

"Jika pembekuan dari Menpora tak dicabut, sanksi FIFA ya tetap berlanjut. Alurnya seperti itu. Jadi seandainya kita tetap dihukum, kita berpotensi gagal menjadi tuan rumah Asian Games 2018.

Presiden OCA sudah bilang seperti itu ketika bertemu saya di Kuala Lumpur, beberapa hari lalu. Kami harus menyelamatkannya karena ini menyangkut harkat dan martabat bangsa," tutur Agum.

Menurut Wakil Ketua Komisi X, Ferdianysah dari Parkai Golkar, pemerintah harus mengambil keputusan atas persoalan ini dengan dilandasi niat baik.