JAKARTA, JUARA.net – Juru Bicara Kemenpora Gatot S Dewa Broto mengatakan pemerintah tetap meminta adanya perubahan struktur keanggotaan dalam Tim Ad Hoc. Hal tersebut menjadi salah satu syarat jika Tim Ad Hoc mengharapkan hadirnya delegasi pemerintah di sana.
"Kami masih berharap pak Agum (Agum Gumelar, Ketua Tim Ad Hoc) mengerti keinginan kami,” ujar Gatot, di Gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2/2016).
Sebenarnya pemerintah sudah mengajukan persyaratan itu sejak akhir Januari 2016 pada FIFA. Namun, FIFA menolak permintaan pemerintah melalui surat yang dikirim pada 2 Februari 2016.
“Kami tahu diri. Tetapi setidaknya kami sudah berusaha agar struktur keanggotaan Tim Ad Hoc diubah,” kata dia.
Pemerintah menilai anggota Tim Ad Hoc yang diresmikan oleh FIFA tidak netral. Menurut Gatot, Tim Ad Hoc didominasi oleh pengurus dan mantan pengurus PSSI. Jika bergabung, pemerintah khawatir posisinya tersudutkan di tim tersebut.
Sementara itu Agum Gumelar masih mengusahakan agar pemerintah dapat bergabung dengan Tim Ad Hoc. Sebab kehadiran pemerintah dalam Tim Ad Hoc juga menjadi salah satu syarat agar sanksi FIFA pada Indonesia, yang berbuntut pada terhentinya kompetisi sepak bola Tanah Air, dicabut dalam kongres FIFA 26 Februari mendatang.
Bahkan ia mengklaim pemerintah akan segera bergabung dengan timnya. Ia mengaku telah menjalin visi dan misi dengan pemerintah agar sanksi FIFA pada PSSI, yang berujung pada terhentinya kompetisi, bisa segera dicabut.
"Saya rasa pemerintah akan segera gabung. Karena Tim Ad Hoc dan pemerintah sebenarnya punya visi dan misi yang sama," ujar Agum.
| Editor | : | Aloysius Gonsaga |
| Sumber | : | juara.net |
Komentar