Pembiayaan MotoGP 2017 Gunakan Dana APBN

Penyelenggaraan MotoGP 2017-2019 akan dibiayai APBN. Dana APBN tersebut baru disiapkan untuk tahun pertama penyelenggaraan, yaitu pada 2017.  

"Hasil rapat dengan Kemenpora kemarin menyepakati penggunaan skema APBN. Jika lewat swasta prosesnya lama karena mereka harus mengatur jadwal," kata Direktur Sirkuit Sentul, Tinton Soeprapto saat dihubungi JUARA, Sabtu (19/12/2015).

Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sebelumnya menyiapkan dua skema untuk pembiayaan MotoGP, yaitu menggunakan APBN, dan skema kedua dengan menjual kepada pihak swasta.

Dengan menggunakan dana APBN, maka pendapatan dari penyelenggaraan akan dikembalikan kepada negara sebagai pendapatan bukan pajak.

"Semua akan dikembalikan kepada pemerintah karena APBN yang mengcover. Tetapi, ada bantuan swasta secara tidak langsung. Nantinya ada divisi yang menginventaris keuntungan apa yang didapatkan untuk dikembalikan kepada Pemerintah," ucap Tinton.

Sirkuit Sentul menjadi satu-satunya sirkuit swasta yang akan menjadi tuan rumah MotoGP.

"Sirkuit lain, misalnya Sepang, Malaysia merupakan sirkut milik pemerintah. Karena itu, keinginan pemerintah untuk membiayai Sirkuit Sentul menjadi sebuah terobosan," terang Tinton.

Anggaran MotoGP dalam APBN-P 2016 sifatnya mendesak karena renovasi Sirkuit Sentul membutuhkan biaya sekitar Rp 150 miliar dengan target penyelesaian pada 2016.

"Sirkuit Sentul sudah mulai dibongkar. Yang terdekat, kami melakukan pendataan topografi, dan kontur tanah setiap 2 meter untuk pembuatan desain," ucap Tinton.

"Desain sirkuit selanjutnya kami kirimkan ke Dorna selaku operator balapan. Dorna kemudian membawanya ke FIM (Federasi Motosport Internasional) untuk dinilai kelayakannya," terang Tinton.

Kendati begitu, pembahasan pendanaan MotoGP ini masih belum selesai dan akan dilanjutkan pada Selasa (22/12/2015).

"Kami akan mendukung langkah pemerintah karena MotoGP adalah event yang mampu mendatangkan devisa. Saya percaya akan ada banyak sponsor, karena itu kami mendorong agar payung hukumnya segera terbit," kata Tinton.