Dibujuk Bertemu Agum Gumelar, Ini Jawaban Menpora

 Ketua Komite Ad Hoc, Agum Gumelar, sudah lama ingin bertemu empat mata dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi. Namun, politikus senior ini malah diminta untuk membuat surat permintaan bertemu terlebih dahulu.

“Saya sudah berusaha berkomunikasi dengan pak Menteri (Imam Nahrawi), tapi jawabannya saya harus menulis surat lebih dulu,” kata Agum, saat ditemui awak media di kediamannya di Jalan Panglima Polim, Jakarta, Selasa (22/12).

“Saya sih siap saja untuk tulis surat, karena saya sangat menghargai menteri. Tapi kok rasanya saya seperti dipersulit untuk bertemu beliau,” ujarnya.

Sebagai politikus senior dan mantan menteri Perhubungan, Agum mengkritik sikap Imam. Menurut dia, seharusnya seorang menteri dapat meluangkan waktu bagi siapapun yang hendak menemuinya.

“Waktu saya jadi menteri, dahulu, saya selalu fleksibel. Beberapa kali jadi menteri, saya selalu meluangkan waktu untuk siapapun yang ingin bertemu. Maka itu saat ini saya merasa dipersulit,” tuturnya.

Sebelumnya, sesaat setelah ditunjuk FIFA untuk memimpin Komite Ad Hoc, Agum langsung meminta ajudannya untuk segera menghubungi Imam. Agum meminta Imam meluangkan waktunya untuk berbicara empat mata.

Tujuan dari keinginannya itu antara lain untuk menjelaskan secara langsung fungsi dan tujuan Komite Ad Hoc. Sebab hingga saat ini, pemerintah belum juga menyerahkan nama perwakilannya pada komite tersebut. Padahal, hasil dari pekerjaan komite ini akan ditinjau oleh FIFA pada kongres mereka Februari 2016 mendatang.

Komite Ad Hoc merupakan buah dari pertemuan antara FIFA dan Presiden Joko Widodo, awal November 2015. Saat itu di hadapan FIFA, presiden mengeluh soal tata kelola sepak bola Indonesia yang buruk. Tak hanya itu, Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, pun mengutarakan soal adanya mafia di dunia sepak bola Tanah Air.

Untuk menjawab keresahan presiden, FIFA menginisiasi untuk membentuk kelompok bernama Komite Ad Hoc. Komite ini bertujuan untuk mereformasi tata kelola sepak bola Indonesia, seperti yang dikeluhkan oleh Presiden Jokowi.