Gerak klub di Piala Kemerdekaan makin susah. PSSI kembali mengeluarkan ancaman hukuman untuk peserta turnamen itu. Jika organisasi sepak bola tertinggi di Indonesia itu menganggap Piala Kemerdekaan sebagai break away league, nasib 24 klub peserta bisa runyam.
Kasus Persema Malang dan Persibo Bojonegoro, yang dipecat keanggotaannya dari PSSI, bisa saja menimpa para kontestan.
“Sampai saat ini kami memang belum bersikap soal klub-klub yang bermain di Piala Kemerdekaan. Bagi kami, kompetisi itu belum ada jadi kami pun belum bisa bereaksi. Nanti kalau “bayi itu” sudah lahir, barulah akan muncul sikap resmi dari PSSI,” ungkap Jamal Azis, anggota Komite Eksekutif PSSI.
Hal sama juga dilakukan PSSI era Nurdin Halid. Kala itu, sebelum Liga Primer Indonesia (LPI) berputar, tidak ada sikap resmi dari PSSI. Namun setelah berputar, maka muncul hukuman atas peserta yang tampil.
Apalagi turnamen itu dikelola oleh Tim Transisi yang dibentuk Menpora Imam Nahrowi untuk menggantikan tugas dan fungsi PSSI selama dibekukan. Hal tersebut membuat PSSI tambah meradang. “Federasi yang dikenal FIFA itu hanya satu yaitu PSSI, bukan Tim Transisi,” tutur Jamal.
Di Piala Kemerdekaan setiap peserta akan mendapatkan match-fee sebesar Rp50 juta per pertandingan untuk babak penyisihan grup dengan format home tournament. Jumlah itu bakal bertambah jika klub tersebut lolos ke babak delapan besar (Rp75 juta) dan semi-final (Rp100 juta).
Tim juara akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp500 juta. Sedangkan runner-up mendapatkan Rp300 juta. Ada pula hadiah uang untuk pemain terbaik dan klub paling fair-play, masing-masing sebesar Rp100 juta.
Sebaliknya, untuk Piala Indonesia Satu, PSSI sejauh ini merestuinya, asalkan tidak melibatkan Tim Transisi bentukan Menpora. “Kami murni independen dan ide menggelar turnamen berawal dari kerinduan kami menggelar kompetisi setelah lama sepak bola nasional vakum di Indonesia,” ujar Hasani Abdulgani, CEO Mahaka Sports.
| Editor | : | Ary Julianto |
| Sumber | : | BOLA |
Komentar