Menpora Berpotensi Melanggar HAM

Perwakilan pelatih, wasit, perangkat pertandingan, pedagang, hingga pembuat petisi cabut pembekuan PSSI, Ade Chandra, melapor ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/7).

Rahmad Darmawan dan Tony Ho mewakili suara pelatih yang merasa dirugikan karena kebijakan Menpora Imam Nahrawi mengeluarkan SK pembekuan PSSI.

Hadir pula Syamsudin, wasit LSI dan pengawas pertandingan, Khaerul Agil, yang sedang kesulitan mencari pemasukan untuk kebutuhan sehari-hari.

Ade Chandra datang sebagai pihak yang merasa dirugikan lantaran hiburan menyaksikan sepak bola terampas. Ia pun mendapat dukungan karena saat ini petisinya telah ditandatangani lebih dari 4.000 orang.

Agenda mereka adalah meminta bantuan kepada Komnas HAM agar bisa mendorong Menpora untuk bersikap lebih bijaksana dengan cara mencabut SK pembekuan.

“Kami ingin kekisruhan ini disudahi. Dampaknya luar biasa besar. Bayangkan saja ada 18 klub Liga Super Indonesia, 54 klub Divisi Utama, dan sekitar 500 klub Liga Nusantara. Bila dikalikan dengan rata-rata ada 30 pemain setiap klub, ada lebih 17.000 pemain yang jadi pengangguran,” kata Rahmad, pelatih Persija di LSI 2015.

Sebagai arsitek tim, ia banyak mendapat info bahwa banyak pemain yang hidupnya menjadi susah, mulai menjual aset dan menunda aktivitas atau rencana yang telah disusun.

“Saya memohon kepada Menpora untuk mencabut pembekuan. Hal itu berpengaruh pada mata pencaharian kami,” kata Syamsudin.

Susun Strategi

Kedatangan pelaku sepak bola itu diterima baik oleh pihak Komnas HAM. Bahkan, lembaga negara yang fokus memperjuangkan hak masyarakat itu ternyata sudah memantau perkembangan kisruh sepak bola sejak lama.