Keterlibatan pemerintah dalam perkembangan dan pembangunan sepak bola nasional di mata Benhard Limbong, bukanlah sebuah bentuk intervensi negara. Sebaliknya, kandidat ketua umum PSSI periode mendatang itu menilai pemerintah justru diperlukan untuk aktif di sepak bola.
"Di sepak bola itu ada yang menjadi wilayahnya FIFA, seperti Laws of the Game, tetapi ada juga wilayah pemerintah. Kalau ada pesepak bola mati di lapangan bagaimana? Harus ada hukum positif yang menanganinya. Lalu soal pajak, pesepak bola dan klub tetap harus membayar pajak karena mereka memiliki peng-hasilan serta menjadi objek pajak," kata Limbong.
Sementara untuk strategi memenangkan pemilihan mendatang, ia membuat janji-janji tertentu untuk anggota PSSI atau voters yang memilihnya nanti.
"Dari 106 pemberi suara yang ada di PSSI nanti, saya sudah memiliki batas bawah dan batas atas bagaimana menguasai mereka. Pemilik suara dari Pulau Jawa akan menjadi fokus untuk saya garap," ujar Limbong.
Namun, ia membantah jika iming-iming yang akan ia berikan itu sebagai wujud dari politik uang dalam kongres nanti.
"Menurut saya itu bukan politik uang, tapi sekadar corporate social responsibility. Jadi, kalau saya memberikan bantuan kepada anggota sebagai rasa terima kasih, hal itu wajar. Semua uang mereka sendiri. Akan tetapi, kalau kita melihat dampak hal itu tidak bagus dari pengalaman yang sudah-sudah maka sebaiknya jangan dilakukan," tutur Limbong.
Editor | : | Ary Julianto |
Sumber | : | BOLA |
Komentar