Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers

Intervensi Pemerintah Memicu Suspend FIFA

By Ary Julianto - Minggu, 17 Mei 2015 | 23:12 WIB
Sepp Blatter, mengaku bukan polisi dunia untuk sepak bola.
Sepp Blatter, mengaku bukan polisi dunia untuk sepak bola.

Banyak negara yang menjadi anggota FIFA telah merasakan pahitnya menerima sanksi (suspend). Mereka harus dikucilkan dari pergaulan sepak bola di dunia. Banyak negara akhirnya takluk dan menuruti hukum FIFA dari terkucil dalam olahraga yang terpopuler di jagad ini. 

Intervensi pemerintah menjadi alasan yang paling sering digunakan FIFA untuk menjatuhkan hukuman tersebut. Kasus-kasus federasi sepak bola yang urusannya dicampuri oleh pemerintah memang dijatuhkan oleh FIFA.
Bahkan FIFA berani menabrak dan meminta perlakuan khusus untuk federasi anggotanya untuk tidak terikat dengan hukum nasional. Contohnya, kasus yang menimpa Helenic Football Federation (HFF) yang dipaksa pemerintah Yunani lewat UU Olahraga pada 2006. 
Parlemen Yunani menyetujui undang-undang yang memperbolehkan pemerintah mengontrol, memeriksa dan memberi bantuan kepada organisasi olahraga mereka. Namun FIFA melihat hal itu sebagai sebuah pelanggaran terhadap Statuta FIFA Artikel 13 dan 17. 
Superioritas FIFA pun akhirnya diakui oleh Pemerintah Yunani. Setelah jatuh sanksi pada 3 Juli 2006, parlemen Yunani melunak dan mengamandemen UU Olahraga mereka hingga akhirnya pada 7 Juli 2006 HFF dibebaskan dari sanksi. 
“Kami juga memiliki masalah tertentu dengan asosiasi anggota yang perlu ditangani. Tujuan kami adalah untuk memecahkan masalah ini, tidak menciptakan masalah itu. Kami bukan polisi, tetapi ada undang-undang yang harus dihormati,” kata Sepp Blatter pada Kongres FIFA 2007.

Intervensi pemerintah menjadi alasan yang paling sering digunakan FIFA untuk menjatuhkan hukuman tersebut. Kasus-kasus federasi sepak bola yang urusannya dicampuri oleh pemerintah memang dijatuhkan oleh FIFA.

Bahkan FIFA berani menabrak dan meminta perlakuan khusus untuk federasi anggotanya untuk tidak terikat dengan hukum nasional. Contohnya, kasus yang menimpa Helenic Football Federation (HFF) yang dipaksa pemerintah Yunani lewat UU Olahraga pada 2006. 

Parlemen Yunani menyetujui undang-undang yang memperbolehkan pemerintah mengontrol, memeriksa dan memberi bantuan kepada organisasi olahraga mereka. Namun FIFA melihat hal itu sebagai sebuah pelanggaran terhadap Statuta FIFA Artikel 13 dan 17. 

Superioritas FIFA pun akhirnya diakui oleh Pemerintah Yunani. Setelah jatuh sanksi pada 3 Juli 2006, parlemen Yunani melunak dan mengamandemen UU Olahraga mereka hingga akhirnya pada 7 Juli 2006 HFF dibebaskan dari sanksi. 

“Kami juga memiliki masalah tertentu dengan asosiasi anggota yang perlu ditangani. Tujuan kami adalah untuk memecahkan masalah ini, tidak menciptakan masalah itu. Kami bukan polisi, tetapi ada undang-undang yang harus dihormati,” kata Sepp Blatter pada Kongres FIFA 2007.


Editor : Ary Julianto
Sumber : BOLA


Komentar

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

YANG LAINNYA

SELANJUTNYA INDEX BERITA

Close Ads X