Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
PSSI dan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) sudah “membagi” tugas di ranah sepak bola. Bila federasi kini mengurus hukum keolahragaan, maka fokus BOPI ialah persoalan hukum negara di sepak bola.
Penulis: Ferry Tri Adi
“Sejak 20 Desember lalu BOPI sudah mengadakan pertemuan dengan PSSI kepengurusan baru. Kami sepakat kalau verifikasi menyangkut hukum keolahragaan menjadi bagian federasi, sementara verifikasi berkaitan hukum negara menjadi fokus BOPI,” tutur Ketua Umum BOPI, M Noor Aman.
"Misal, PSSI mengurus verifi kasi stadion, sedangkan kami menjamah legalitas klub, izin tinggal pemain asing, dan sebagainya," ucapnya.
Namun, bukan berarti berkurangnya “wilayah” itu memudahkan tugas BOPI memperbaiki tata kelola sepak bola Tanah Air. Pada pekan ini, BOPI terang-terangan mengincar legalitas PT Liga Indonesia Baru.
Operator anyar untuk kompetisi Liga 1 2017 itu dipertanyakan keabsahannya.
“PT LIB itu operator baru. Kami belum tahu soal legalitas PT LIB karena belum membaca akta notaris. Sebagai PT, kami memberikan syarat operator liga itu kudu berbadan hukum, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan kas minimal atau modal sebesar Rp 20 miliar,” kata Noor Aman.
BOPI sebetulnya memberikan tenggat pada Rabu (5/4/2017) kepada PT LIB melengkapi semua dokumen agar surat rekomendasi keabsahan sang operator keluar. Tenggat tersebut dibuat karena sepak mula Liga 1 semakin dekat, yaitu 15 April 2017.
Namun, BOPI memberikan keleluasaan tenggat hingga tanggal 6 April 2017 (di luar tenggat cetak BOLA, red.) setelah mereka bertemu dengan perwakilan PT LIB, Selasa (4/4/2017).
“Kami menetapkan tenggat itu supaya pihak lain bisa bekerja dengan baik seperti Polri. Idealnya, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membutuhkan waktu sekitar seminggu untuk mengecek berbagai wilayah penyelenggaraan Liga 1. Izin keramaian keluar tak hanya dari rekomendasi BOPI, tapi juga Kepolisian Daerah (Polda) dan panitia pelaksana,” ujar Noor Aman.
Mundurnya tenggat tersebut juga lantaran BOPI menerima komitmen dari PT LIB untuk menyelesaikan semua persyaratan. Tak hanya itu, sebenarnya dalam pertemuan PT LIB dan BOPI, sang operator belum menyerahkan dokumen yang diperlukan.
“Kami rapat dengan PT LIB. Kami beri bonus sehari dari tenggat sebelumnya. PT LIB baru mengambil daftar dokumen yang harus dipenuhi, belum menyerahkan. Dua hari ke depan mereka kudu menyelesaikannya agar rekomendasi BOPI untuk izin keramaian Polri keluar,” tutur Noor Aman, Selasa (4/4/2017).
Baca Juga:
Sementara itu, Chief Operation Officer (COO) PT LIB, Tigorshalom Boboy, mengungkapkan bahwa esensi kedatangan operator liga menemui BOPI ialah kepatuhan mengikuti verifikasi, bukan kepada tenggat yang ditentukan.
“BOPI paham ini bukan tenggat, melainkan kepatuhan kami mengikuti verifikasi. Kami akan segera memasukkan dokumen yang dibutuhkan. Pasalnya, dokumen yang diminta BOPI belum lengkap karena pemain dalam proses pendaftaran, tidak mungkin dalam satu hari selesai," kata Tigor.
"Sementara dokumen legal operator akan segera kami kirimkan. Beberapa dokumen yang sifatnya sudah punya pada musim sebelumnya tinggal diperbarui. Kami memang terlambat datang, tapi BOPI tahu komitmen kami,” ujar Tigor.
Ada empat poin yang harus dipenuhi PT LIB, yaitu legalitas PT LIB, perlindungan finansial pemain dan pelatih, daftar izin pemain asing, dan legalitas klub Liga 1 terutama yang mengalami akuisisi.
Persyaratan terakhir, yang menimpa klub semisal Madura United (mengakuisisi Persipasi Bandung Raya), PS TNI (mengakuisisi Persiram Raja Ampat), Bhayangkara FC (dualisme dengan Persebaya), siap dipenuhi tim-tim tersebut dalam pekan ini.
Akankah BOPI tegas dengan cuma memegang komitmen sang operator anyar? Yang sudah-sudah, pengalaman sebelumnya klub tetap berlaga meski belum memenuhi persyaratan BOPI. Klub tersebut berjanji memenuhi syarat itu, meski akhirnya "kabur".