Awal tahun ini pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) membeberkan kewajiban pembayaran yang masih ditunggak PSSI. Tercetus kabar PSSI tak bisa lagi menggunakan stadion kebanggaan Indonesia itu sebelum utang dilunasi. Benarkah demikian?
Berikut petikan wawancara Aning Jati dari BOLA dengan Tubani, Kepala Unit 1 SUGBK, perihal tunggakan utang PSSI dan juga Persija, serta bagaimana kerja sama PSSI selama ini selaku penyewa SUGBK.
Bisa dijelaskan berapa sebenarnya utang PSSI kepada pengelola SUGBK?
Dari temuan kami, tunggakan PSSI mencapai Rp826 juta. Jumlah itu merupakan akumulasi sejak tahun 2007 dengan perincian baik uang sewa untuk menggelar pertandingan maupun latihan timnas. Sebelumnya, PSSI memang sudah beberapa kali melakukan pembayaran. Tapi, hingga sekarang belum lunas dan angka tadi merupakan kekurangan yang harus dilunasi.
Status SUBGK sebagai Badan Layanan Umum (BLU) membuat kami tiap tahun rutin diaudit pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akhir tahun lalu, kami terpaksa kembali memberi laporan dengan data kekurangan tersebut.
Selama ini kami sudah banyak memberikan toleransi kepada PSSI. Namun, kami hanya melaksanakan apa yang menjadi tugas kami. Hal ini juga tak bisa dibiarkan lagi, harus ada komitmen dari PSSI untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
Toleransi seperti apa yang dimaksud?
Selama ini PSSI selalu mendapatkan kemudahan dalam prosedur sewa-menyewa. PSSI tak pernah dipersulit meski seharusnya kami menjalankan aturan yang sama dengan penyewa lain. Fungsi utama SUGBK sebagai fasilitas olah raga serta hubungan dengan PSSI membuat kami senantiasa mempermudah prosedur.
Di luar PSSI, penyewa SUGBK seperti misalnya penyelenggara konser ataupun kegiatan keagamaan harus menaati regulasi yang ada. Contohnya, mereka harus sudah membayar uang sewa maksimal H-7. Juga memesan stadion jauh hari.
Tapi untuk PSSI, hal itu tak berlaku. Kami sering merasa kelabakan dengan jadwal PSSI yang berubah-ubah. Padahal tak mudah bagi kami untuk menyusun agenda penggunaan stadion jika selalu mendahulukan PSSI.
Apakah kemudahan itu termasuk dalam hal tarif sewa?
Tentu saja. Tiap kali PSSI menyewa SUGBK, kami selalu memberikan keringanan. Termasuk bersikap lunak karena pembayaran dilakukan sesudah event berlangsung.
Di sini ada tiga tarif yang berlaku. Tarif pertama untuk event olah raga, kedua untuk kemanusiaan seperti acara keagamaan, dan terakhir untuk acara komersial.
Untuk komersial, tarifnya mencapai Rp180 juta. Tapi untuk timnas, kami memberi tarif Rp75 juta per dua jam. Sedangkan untuk latihan Rp5 juta per dua jam.
Kami juga ingin mengklarifikasi bahwa selama ini belum ada komitmen di antara pengelola SUBGK-PSSI yang menyebut PSSI dibebaskan alias gratis dalam hal biaya sewa. Jadi, PSSI harus bertanggung jawab penuh untuk melunasi utang.
Apakah ada tenggat waktu yang diberikan kepada PSSI untuk melunasi utang tersebut?
Tidak ada. Karena kami masih 'memandang' hubungan selama ini. Kami yakin PSSI punya komitmen untuk bertanggung jawab. Apalagi kami selalu mendukung PSSI. Jadi, tak benar kami akan melarang PSSI untuk menggunakan SUGBK. Silakan memakai karena SUGBK terbuka bagi siapa saja, terlebih PSSI.
Hanya, akan lebih baik jika PSSI dan kami bisa duduk bersama untuk membicarakan tunggakan gaji ini. Kami senantiasa bersedia melakukan negosiasi. Jangan mempersulit kami karena sejak SUGBK menjadi BLU kami tidak mendapatkan dana subsidi. Untuk menutupi biaya pengeluaran, kami mengandalkan pemasukan uang sewa.
Bagaimana dengan Persija? Apakah ada tunggakan yang juga harus dilunasi Persija?
Urusan dengan Persija sudah selesai. Sebelumnya mereka memang sempat terlambat membayar sewa. Jumlahnya Rp125 juta untuk turnamen Trefeo Persija lalu. Namun, tunggakan itu sudah dibayar oleh Ketua Umum Persija, Ferry Paulus, dengan cek giro. Untuk sewa musim lalu tak ada masalah.
| Editor | : |
Komentar