Ruang gerak KOI tak hanya fokus pada empat poin yang dimandatkan FIFA, akan tetapi cakupannya lebih luas. Mereka mendapat restu dari AFC untuk melakukan take over pengelolaan timnas, baik di level senior (Kualifikasi Piala Asia) dan U-23 (SEA Games). KOI akan dibantu KONI dan BOPI untuk memuluskan pembentukan timnas.
KPSI mengaku bakal tunduk pada instruksi KOI. "Klub-klub LSI akan melepas pemain jika Menpora dan KOI yang membentuk timnas. Pada prinsipnya kami ingin timnas yang mewakili Indonesia dihuni pemain-pemain terbaik," papar Djamal Azis, anggota Komek KPSI.
Respon berbeda ditunjukkan PSSI. Biar bagaimanapun, karena statusnya sebagai organisasi yang resmi di mata FIFA, PSSI-lah yang merasa harus memegang kontrol dalam mengimplementasi roadmap FIFA. PSSI juga kecewa dengan isu Menpora yang katanya meragukan legitimasi PSSI.
"Sebagai Menpora yang baru, mestinya tidak asal dalam mengeluarkan pernyataan. Mohon Bapak Menpora tidak termakan informasi bahwa PSSI tidak punya anggota. Data kami lengkap dan siap dilaporkan," ujar Halim Mahfud, Sekjen PSSI.
Pernyataan tegas PSSI membuat langkah KOI untuk membantu penyelesaian konflik menjadi tanda tanya. Karena belum ada kesamaan sikap antara PSSI dan KPSI, akankah kesempatan terakhir yang diberikan FIFA bisa dimanfaatkan?
| Editor | : | Ario Yosia |
Komentar