Titik terang soal sikap FIFA memandang konflik PSSI mulai terbaca seiring terkuaknya surat resmi otoritas tertinggi sepak bola internasional per 18 Desember yang ditujukan ke PSSI.
Surat ini menjadi pegangan plt. Presiden AFC, Zhang Jilong, saat bertemu dengan KOI serta perwakilan PSSI-KPSI pada Kamis (10/1), untuk menetapkan arah penyelesaian konflik. AFC menunjuk KOI sebagai penengah dan pengawas roodmap yang digariskan FIFA.
"KOI akan menjalankan panduan dengan didampingi AFC untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sepak bola Indonesia," tutur Jilong, dalam sesi konfrensi pers di Kantor KOI di kawasan FX Senayan.
Sesuai yang tertulis dalam suratnya, FIFA menginginkan empat poin yang harus dipenuhi sebagai bagian dari upaya menuntaskan persoalan dualisme kompetisi dan federasi.
Yang pertama penyatuan kompetisi liga sesuai dengan roadmap. Kedua kewajiban mengamandemen Statuta PSSI.
Poin ketiga pengembalian empat anggota Komite Eksekutif PSSI yang sebelumnya diberhentikan. Terakhir, kedua pihak harus menyetujui bahwa delegasi kongres berikutnya berdasarkan Kongres Solo Juli 2011, sesuai MoU 7 Juni 2012.
Untuk menegaskan posisi KOI sebagai pengendali penuntasan kemelut organisasi, AFC akan melayangkan surat resmi.
"Saya berharap kerja sama dari semua pihak agar persoalan di PSSI bisa diselesaikan sebelum deadline terakhir yang diberikan FIFA pada 20 Maret," ucap Rita Subowo, Ketua Umum KOI.
Dukungan soal pelaksanaan kongres datang dari Menpora, Roy Suryo, yang baru resmi dilantik awal pekan ini. "Silakan bertempur di kongres tentukan siapa pemenangnya. Yang kalah harus legowo," ujar Roy.
Sikap PSSI
Ruang gerak KOI tak hanya fokus pada empat poin yang dimandatkan FIFA, akan tetapi cakupannya lebih luas. Mereka mendapat restu dari AFC untuk melakukan take over pengelolaan timnas, baik di level senior (Kualifikasi Piala Asia) dan U-23 (SEA Games). KOI akan dibantu KONI dan BOPI untuk memuluskan pembentukan timnas.
KPSI mengaku bakal tunduk pada instruksi KOI. "Klub-klub LSI akan melepas pemain jika Menpora dan KOI yang membentuk timnas. Pada prinsipnya kami ingin timnas yang mewakili Indonesia dihuni pemain-pemain terbaik," papar Djamal Azis, anggota Komek KPSI.
Respon berbeda ditunjukkan PSSI. Biar bagaimanapun, karena statusnya sebagai organisasi yang resmi di mata FIFA, PSSI-lah yang merasa harus memegang kontrol dalam mengimplementasi roadmap FIFA. PSSI juga kecewa dengan isu Menpora yang katanya meragukan legitimasi PSSI.
"Sebagai Menpora yang baru, mestinya tidak asal dalam mengeluarkan pernyataan. Mohon Bapak Menpora tidak termakan informasi bahwa PSSI tidak punya anggota. Data kami lengkap dan siap dilaporkan," ujar Halim Mahfud, Sekjen PSSI.
Pernyataan tegas PSSI membuat langkah KOI untuk membantu penyelesaian konflik menjadi tanda tanya. Karena belum ada kesamaan sikap antara PSSI dan KPSI, akankah kesempatan terakhir yang diberikan FIFA bisa dimanfaatkan?
| Editor | : | Ario Yosia |
Komentar